Indeks
Grup facebook
Banyuwangi- Rapat koordinasi tiga pilar se Kabupaten Banyuwangi kembali digelar di lapangan tenis indoor GOR Tawangalun. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, meminta pada setiap pemangku kepentingan mulai level Kepala Desa, Camat, Danramil, Kapolsek, tokoh masyarakat, dan semua pihak terkait untuk mengingat kembali 20 konsepsi dasar skala prioritas pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi. Konsepsi dasar ini tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Banyuwangi periode 15-20 ke depan.
Dalam konsepsi dasar yang terbagi menjadi 20 aspek tersebut, ia mengatakan ada program wajib dan pendukung untuk memacu gerak roda pembangunan ekonomi daerah. Dengan membaca dan mengingat lagi, Bupati Anas berharap program pembangunan yang telah digariskan lebih mudah diimplementasikan lewat kerja sama antar pihak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Menurutnya aparatur butuh pemahaman konsepsi supaya mempermudah tugas yang diemban. "Repot kalau tidak dibaca. Bagaimana mau mengevaluasi kalau enggak baca 20 konsepsi dasar pembangunan. Karena masa depan Banyuwangi 15-20 tahun lagi ada di situ," Bupati Anas mengingatkan di hadapan ratusan peserta rapat, Rabu (12/11).
Bupati Anas juga mendorong aparatur pemerintahan membaca produk legislasi daerah. Setelah itu ikut aktif menyosialisasikannya ke masyarakat. Karena ia mengakui implementasi peraturan daerah belum berjalan efektif tanpa sokongan semua pihak. "Ini penting sebagai framework, kerangka kerja bersama. Makanya saya mohon untuk membaca produk legislasi daerah," ujarnya.
Tak lupa, ia menjabarkan 12 persoalan krusial yang kini tengah dihadapi Banyuwangi dan berpotensi memantik konflik terbuka bila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan yang dimaksud seperti polemik pemanfaatan air, bonus demografi, penyalahgunaan narkoba, kasus HIV/AIDS, dan galian C. "Galian C masih marak tanpa upaya reklamasi. Bayar pajak ya enggak dan jalan rusak, perlu penyelesaian khusus. Jika kades dan camat bicara di hadapan masyarakat tolong disisipkan."
" kata Bupati.
Kemudian praktik lokalisasi yang disinyalir masih buka, pengendalian garis sepadan pantai, pengendalian bangunan pinggiran sungai dan jalan, pemberantasan buta huruf, dan kemiskinan. Bupati pun membuat kiat jitu untuk memecahkan persoalan tersebut. Misalnya melarang membuka tambak di area pinggiran pantai, menetapkan jarak minimal bangunan dengan badan jalan, dan melibatkan mahasiswa untuk memberantas buta huruf. Salah satu hasilnya turunnya jumlah buta aksara dari 59.985 jiwa pada 2010 menjadi 12.008 jiwa pada 2013.
Bupati Anas berharap masyarakat luas lebih merasakan dampak ekonomi atas geliat sektor pariwisata pantai, imbas dari larangan membuka tambak. "Kami libatkan LSM dan mahasiswa untuk ikut menurunkan angka buta huruf. Termasuk orang miskin, jika BBM akan naik maka ada tambahan jumlah orang miskin baru. Ini PR kita semua dan perlu kerja keras lagi. Beasiswa bagi anak miskin juga kita tingkatkan," kata Bupati Anas.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi, AKBP Tri Bisono Soemiharso, merasa terharu setelah lima bulan menjabat kapolres di Banyuwangi. Ia mengapresiasi pemberian santunan pada anak yatim piatu disela-sela even yang digelar Pemkab Banyuwangi. Tri Bisono mengaku jarang menjumpai fenomena kemanusiaan yang sama di tempat bertugas sebelumnya. "Saya juga terharu dengan forum-forum seperti ini. Semoga ke depan lebih bagus," kata dia.
Berkat bantuan masyarakat dan koordinasi antar institusi, kata Tri, angka kriminalitas di Banyuwangi menukik turun menjadi 1.253 kasus pada 2013 dari 1.819 kasus pada 2011 silam. Kasus yang masih ditemukan seperti narkoba, judi, miras, premanisme, dan tindak asusila. Meski angka kriminalitas turun, ia mengingatkan untuk waspada terhadap tindak kejahatan. "Saya harap ada peran aktif masyarakat menjaga kamtibmas. Jika ada kegiatan yang mencurigakan mohon segera dilaporkan agar segera ditindaklanjuti," pungkas AKBP Tri Bisono.
Dalam konsepsi dasar yang terbagi menjadi 20 aspek tersebut, ia mengatakan ada program wajib dan pendukung untuk memacu gerak roda pembangunan ekonomi daerah. Dengan membaca dan mengingat lagi, Bupati Anas berharap program pembangunan yang telah digariskan lebih mudah diimplementasikan lewat kerja sama antar pihak sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Menurutnya aparatur butuh pemahaman konsepsi supaya mempermudah tugas yang diemban. "Repot kalau tidak dibaca. Bagaimana mau mengevaluasi kalau enggak baca 20 konsepsi dasar pembangunan. Karena masa depan Banyuwangi 15-20 tahun lagi ada di situ," Bupati Anas mengingatkan di hadapan ratusan peserta rapat, Rabu (12/11).
Bupati Anas juga mendorong aparatur pemerintahan membaca produk legislasi daerah. Setelah itu ikut aktif menyosialisasikannya ke masyarakat. Karena ia mengakui implementasi peraturan daerah belum berjalan efektif tanpa sokongan semua pihak. "Ini penting sebagai framework, kerangka kerja bersama. Makanya saya mohon untuk membaca produk legislasi daerah," ujarnya.
Tak lupa, ia menjabarkan 12 persoalan krusial yang kini tengah dihadapi Banyuwangi dan berpotensi memantik konflik terbuka bila tidak dikelola dengan baik. Permasalahan yang dimaksud seperti polemik pemanfaatan air, bonus demografi, penyalahgunaan narkoba, kasus HIV/AIDS, dan galian C. "Galian C masih marak tanpa upaya reklamasi. Bayar pajak ya enggak dan jalan rusak, perlu penyelesaian khusus. Jika kades dan camat bicara di hadapan masyarakat tolong disisipkan."
" kata Bupati.
Kemudian praktik lokalisasi yang disinyalir masih buka, pengendalian garis sepadan pantai, pengendalian bangunan pinggiran sungai dan jalan, pemberantasan buta huruf, dan kemiskinan. Bupati pun membuat kiat jitu untuk memecahkan persoalan tersebut. Misalnya melarang membuka tambak di area pinggiran pantai, menetapkan jarak minimal bangunan dengan badan jalan, dan melibatkan mahasiswa untuk memberantas buta huruf. Salah satu hasilnya turunnya jumlah buta aksara dari 59.985 jiwa pada 2010 menjadi 12.008 jiwa pada 2013.
Bupati Anas berharap masyarakat luas lebih merasakan dampak ekonomi atas geliat sektor pariwisata pantai, imbas dari larangan membuka tambak. "Kami libatkan LSM dan mahasiswa untuk ikut menurunkan angka buta huruf. Termasuk orang miskin, jika BBM akan naik maka ada tambahan jumlah orang miskin baru. Ini PR kita semua dan perlu kerja keras lagi. Beasiswa bagi anak miskin juga kita tingkatkan," kata Bupati Anas.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Banyuwangi, AKBP Tri Bisono Soemiharso, merasa terharu setelah lima bulan menjabat kapolres di Banyuwangi. Ia mengapresiasi pemberian santunan pada anak yatim piatu disela-sela even yang digelar Pemkab Banyuwangi. Tri Bisono mengaku jarang menjumpai fenomena kemanusiaan yang sama di tempat bertugas sebelumnya. "Saya juga terharu dengan forum-forum seperti ini. Semoga ke depan lebih bagus," kata dia.
Berkat bantuan masyarakat dan koordinasi antar institusi, kata Tri, angka kriminalitas di Banyuwangi menukik turun menjadi 1.253 kasus pada 2013 dari 1.819 kasus pada 2011 silam. Kasus yang masih ditemukan seperti narkoba, judi, miras, premanisme, dan tindak asusila. Meski angka kriminalitas turun, ia mengingatkan untuk waspada terhadap tindak kejahatan. "Saya harap ada peran aktif masyarakat menjaga kamtibmas. Jika ada kegiatan yang mencurigakan mohon segera dilaporkan agar segera ditindaklanjuti," pungkas AKBP Tri Bisono.