Indeks
Grup facebook
JAKARTA - Ketua Umum KWK DKI La Ode Djeni Hasmar berharap pemerintah harus adil. Jika ada pembagian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), maka khusus untuk operator angkutan umum diberi kemudahan atau subsidi terkait kebutuhan angkot.
"Seperti regulasi, aturan, izin, onderdil-sparepart dan sebagainya bekerja sama dengan Kemendag, Perindustrian, Menkeu, dan Kemenkop dan UKM. Pemda yang akan terapkan tarif juga bisa memperhatikan ini,” kata La Ode Djeni Hasmar dalam talk show dampak kenaikan BBM bersama anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Dani Anwar, dan pengamat transportasi Yayat Supriyatna, di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Yayat Supriyatna mengatakan, baik akan menerapkan tarif berdasarkan jarak (progressif) atau tidak, pemerintah harus memperhatikan angkutan umum sebagai bagian transportasi terbesar kelas menengah ke bawah, yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM tersebut, dengan memberikan subsidi.
“Tanpa subsidi, maka secara perlahan tapi pasti, masyarakat maupun transportasi sendiri akan lumpuh. Itu sangat berbahaya,” katanya.
Dani Anwar mengatakan dengan menaikkan harga BBM seharusnya pemerintah menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk tarif angkutan umum (angkot), agar masyarakat maupun operator tak dirugikan.
Menurutnya, tujuan pemerintahan itu antara lain melindungi dan menertibkan masyarakat. Untuk itu pula dia meminta semua anggota DPD di seluruh Indonesia memperhatikan dan mengawal transportasi umum dan memback up operator di daerah.
“Kalau pemerintah dengan menaikkan harga BBM ini masyarakat malah resah, berarti negara telah gagal, dengan mengembalikan harga BBM ke pasar dunia. Padahal, sebelum menaikkan BBM lembaga tinggi negara anggarannya dipotong puluhan miliar rupiah. DPD selama ini anggarannya dipotong Rp 24 miliar,” kata Dani.
"Seperti regulasi, aturan, izin, onderdil-sparepart dan sebagainya bekerja sama dengan Kemendag, Perindustrian, Menkeu, dan Kemenkop dan UKM. Pemda yang akan terapkan tarif juga bisa memperhatikan ini,” kata La Ode Djeni Hasmar dalam talk show dampak kenaikan BBM bersama anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta, Dani Anwar, dan pengamat transportasi Yayat Supriyatna, di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Jumat (28/6/2013).
Yayat Supriyatna mengatakan, baik akan menerapkan tarif berdasarkan jarak (progressif) atau tidak, pemerintah harus memperhatikan angkutan umum sebagai bagian transportasi terbesar kelas menengah ke bawah, yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM tersebut, dengan memberikan subsidi.
“Tanpa subsidi, maka secara perlahan tapi pasti, masyarakat maupun transportasi sendiri akan lumpuh. Itu sangat berbahaya,” katanya.
Dani Anwar mengatakan dengan menaikkan harga BBM seharusnya pemerintah menyiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Termasuk tarif angkutan umum (angkot), agar masyarakat maupun operator tak dirugikan.
Menurutnya, tujuan pemerintahan itu antara lain melindungi dan menertibkan masyarakat. Untuk itu pula dia meminta semua anggota DPD di seluruh Indonesia memperhatikan dan mengawal transportasi umum dan memback up operator di daerah.
“Kalau pemerintah dengan menaikkan harga BBM ini masyarakat malah resah, berarti negara telah gagal, dengan mengembalikan harga BBM ke pasar dunia. Padahal, sebelum menaikkan BBM lembaga tinggi negara anggarannya dipotong puluhan miliar rupiah. DPD selama ini anggarannya dipotong Rp 24 miliar,” kata Dani.