-Register for Learning.
-Read forum rules before register.
-Register for see full topics.
*Active on Forum*

Join the forum, it's quick and easy

-Register for Learning.
-Read forum rules before register.
-Register for see full topics.
*Active on Forum*

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

    Bupati Banyuwangi Minta BPK Awali Audit

    robot
    robot
    Seng Duwe Omah
    Seng Duwe Omah


    Jumlah posting : 355
    Reputation : 0
    Join date : 30.10.12
    Age : 35
    Lokasi : banyuwangi

    Bupati Banyuwangi Minta BPK Awali Audit Empty Bupati Banyuwangi Minta BPK Awali Audit

    Post by robot Tue Nov 11, 2014 1:10 pm

    BANYUWANGI - Jelang akhir tahun anggaran 2014, Pemkab Banyuwangi meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawali melakukan audit. Audit ini ditujukan terhadap sejumlah program pembangunan di Banyuwangi. Hal itu diungkapkan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas saat memimpin apel pagi di halaman kantor Pemkab Banyuwangi, Selasa (11/11).

    Bupati Anas menjelaskan, dirinya telah meminta BPK untuk turun melakukan audit keuangan secara khusus pada sejumlah program pembangunan yang ada di Banyuwangi. ”Sekitar 17 November, BPK akan turun ke Banyuwangi dan saya minta untuk mengaudit program-program pemda. Mulai dari pembangunan GOR, stadion, wisma atlit, dan Bandara Blimbingsari," kata Anas.

    Audit ini penting agar BPK bisa memberikan rekomendasi sebelum tahun anggaran berakhir. BPK bisa mengecek langsung kesesuaian antara spesifikasi bangunan yang tertuang dalam kontrak kerja dan kondisi yang ada di lapangan. ”Kami ingin dapat masukan-masukan untuk perbaikan ke depannya,” ujar Anas.

    Anas juga meminta PNS untuk segera menyelesaikan hal terkait administrasi keuangan. Dia secara rutin mengingatkan seluruh PNS untuk melakukan tertib administrasi. ”Kita telah peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari BPK untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama dua tahun berturut-turut. Ini harus dipertanggung-jawabkan dengan terus meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. PNS perlu diingatkan agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir tahun,” ujarnya.

    WTP murni merupakan level penilaian tertinggi dalam pelaporan keuangan daerah. Pada tahun-tahun sebelumnya, BPK pernah menyatakan disclaimer alias tidak menyatakan pendapat terhadap keuangan daeah Banyuwangi karena pengelolaan keuangannya saat itu tidak memadai.

      Waktu sekarang Fri Mar 29, 2024 6:42 am