Indeks
Grup facebook
BANYUWANGI – Pasca dilantiknya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 20 Oktober 2014 lalu, Bupati Abdullah Azwar Anas punya harapan besar bagi keduanya.
Ditemui usai penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD, Selasa kemarin (21/10), orang nomor satu di Banyuwangi itu berharap pemerintah pusat perlu membangun komunikasi informal dengan kepala-kepala daerah. “Selama ini yang terbangun kan komunikasi formal, dimana perbincangan dilakukan secara resmi. Ada hal-hal yang dibatasi dan tidak sembarangan bisa di-share,” ujar Bupati Anas.
Dengan komunikasi informal yang hangat, tutur bupati, ide-ide brilian presiden dan wapres bisa tersampaikan pada masing-masing kepala daerah, begitu pula sebaliknya.
“Ini atmosfir baru bagi kita. Rakyat memberikan dukungan luar biasa bagi Bapak Jokowi - JK. Nah, presiden yang baru ini perlu membangun langkah-langkah populis dengan rakyat,”kata bupati. Langkah-langkah populis itu akan terbangun dengan baik, tandas bupati, salah satunya lewat pertemuan informal tersebut. ” Apalagi dinamika daerah kan berubah-ubah,”katanya lagi.
Komunikasi informal yang dimaksudkan bupati adalah komunikasi informal yang produktif. Dimana satu sama lain saling memberikan saran dan masukan. Misalnya soal reformasi birokrasi kepegawaian. “Jika ada pegawai di daerah yang akan pensiun, selama ini dari daerah mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Tentu itu menyulitkan, selain makan waktu lama, ongkos perjalanan dinas juga akan membengkak. Saya akan mengusulkan pada beliau agar pengurusannya cukup dengan cara online saja dan bisa langsung selesai,”pungkas bupati yang tak henti berinovasi itu.
Ditemui usai penyampaian Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Banyuwangi Tahun Anggaran 2015 di Gedung DPRD, Selasa kemarin (21/10), orang nomor satu di Banyuwangi itu berharap pemerintah pusat perlu membangun komunikasi informal dengan kepala-kepala daerah. “Selama ini yang terbangun kan komunikasi formal, dimana perbincangan dilakukan secara resmi. Ada hal-hal yang dibatasi dan tidak sembarangan bisa di-share,” ujar Bupati Anas.
Dengan komunikasi informal yang hangat, tutur bupati, ide-ide brilian presiden dan wapres bisa tersampaikan pada masing-masing kepala daerah, begitu pula sebaliknya.
“Ini atmosfir baru bagi kita. Rakyat memberikan dukungan luar biasa bagi Bapak Jokowi - JK. Nah, presiden yang baru ini perlu membangun langkah-langkah populis dengan rakyat,”kata bupati. Langkah-langkah populis itu akan terbangun dengan baik, tandas bupati, salah satunya lewat pertemuan informal tersebut. ” Apalagi dinamika daerah kan berubah-ubah,”katanya lagi.
Komunikasi informal yang dimaksudkan bupati adalah komunikasi informal yang produktif. Dimana satu sama lain saling memberikan saran dan masukan. Misalnya soal reformasi birokrasi kepegawaian. “Jika ada pegawai di daerah yang akan pensiun, selama ini dari daerah mengurus langsung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta. Tentu itu menyulitkan, selain makan waktu lama, ongkos perjalanan dinas juga akan membengkak. Saya akan mengusulkan pada beliau agar pengurusannya cukup dengan cara online saja dan bisa langsung selesai,”pungkas bupati yang tak henti berinovasi itu.