Indeks
Grup facebook
BANYUWANGI – Komitmen Pemkab Banyuwangi untuk memajukan daerah kembali mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. Kali ini Kabupaten Banyuwangi masuk dalam 5 besar calon pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Pekerjaan Umum (PU) Bidang Penataan Ruang tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Kementrian Pekerjaan Umum RI. Banyuwangi pun dianugerahi piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kabid, Ir. Sufriyadi, MA kepada Sekkab Slamet Kariyono di Pendopo Sabha Swagata, Rabu, (2/9).
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) PU Bidang Penataan Ruang merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. “Penilaian ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam penyelenggaraan penataan ruang,” kata Sufriyadi saat memberikan paparan di aula Rempeg Jogopati, Kamis (3/9).
Kabupaten Banyuwangi menjadi 5 calon pemenang bersama-sama dengan empat kabupaten lainnya yakni Bangka, Kepulauan Bangka Belitung; Jepara, Jawa Tengah; Maros, Sulawesi Selatan; dan Sumbawa, NTB. Saat ini kelima kabupaten tersebut memasuki tahap penjurian untuk menentukan peringkat satu sampai lima. Untuk tahap ini, tim juri hadir ke Banyuwangi untuk melakukan penilaian secara langsung.
Sufriyadi mengatakan prasyarat untuk bisa mengikuti PKPD PU Bidang Penataan Ruang adalah daerah harus sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RT/RW). Sementara kriteria penilaiannya antara lain terkait rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi serta perizinan pemanfaatan ruang. “Kriteria perizinan pemanfaatan ruang komponen penilaiannya seperti kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan RTRW, rencana rinci/pz, kesesuaian pemberian IMB dengan RDTR, Ketersediaan institusi pelayanan izin terpadu, serta lamanya proses perizinan pemanfaatan ruang,” urai Sufriyadi.
Dalam penilaian kali ini tim juri yang datang untuk melakukan penilaian di Kabuten The Sunrise of Java ini terdiri dari Pakar Pengembangan wilayah yang merupakan dekan fakultas pertanian IPB, Dr. Ir. Ernan Rustiadi; Pakar Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan Presiden Combine Pesource Institution, Ir. Dodo Juliman; dan Pakar Perumahan dan Permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB, Ir. Moh. Jehansyah Siregar, MT, PhD.
Salah satu dewan juri Ir. Ernan Rustadi menyampaikan bahwa Banyuwangi memiliki banyak kejutan yang berhasil mencuri perhatian tim juri. Meski menjadi daerah paling ujung timur di Pulau Jawa ini, Banyuwangi telah memberikan kesan sebuah penataan kota yang profesional. “ Dalam keprofesionalan ada perhatian terhadap hal-hal detail. Terlihat kalau Banyuwangi memiliki tata kelola yang sangat baik dengan standar yang tinggi ,”kata Ernan.
Ernan melanjutkan tata kelolayang sangat baik tercermin dalam kemampuan memanfaatkan ruang publik dan jalur publik. Kemampuan mempertahankan public view dan kemampuan mengendalikan PKL. “Ini menjadi ciri khas perkotaaan di Indonesia. Banyaknya PKL bukan untuk dihilangkan tapi harus dikendalikan,” kata Ernan.
Sementara itu, dalam sambutannya Sekkab Slamet Kariyono menyampaikan Kabupaten Banyuwangi menaruh perhatian yang serius dalam melakukan penataan ruang. Setiap wilayah memiliki zonasi peruntukkan yang jelas dan tidak boleh dilanggar. Sekkab mencontohkan di wilayah utara, yang merupakan kawasan perhotelan, bangunan tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. “Dalam penataan ruang kita juga memperhatikan keseimbangan lingkungan,” ujar Sekkab Slamet.
Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) PU Bidang Penataan Ruang merupakan penghargaan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah sebagai upaya untuk mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan penataan ruang. “Penilaian ini merupakan apresiasi kepada pemerintah daerah yang menunjukkan komitmen dan prestasi dalam penyelenggaraan penataan ruang,” kata Sufriyadi saat memberikan paparan di aula Rempeg Jogopati, Kamis (3/9).
Kabupaten Banyuwangi menjadi 5 calon pemenang bersama-sama dengan empat kabupaten lainnya yakni Bangka, Kepulauan Bangka Belitung; Jepara, Jawa Tengah; Maros, Sulawesi Selatan; dan Sumbawa, NTB. Saat ini kelima kabupaten tersebut memasuki tahap penjurian untuk menentukan peringkat satu sampai lima. Untuk tahap ini, tim juri hadir ke Banyuwangi untuk melakukan penilaian secara langsung.
Sufriyadi mengatakan prasyarat untuk bisa mengikuti PKPD PU Bidang Penataan Ruang adalah daerah harus sudah memiliki peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan rencana tata wilayah (RT/RW). Sementara kriteria penilaiannya antara lain terkait rencana detail tata ruang (RDTR) dan peraturan zonasi serta perizinan pemanfaatan ruang. “Kriteria perizinan pemanfaatan ruang komponen penilaiannya seperti kesesuaian izin yang dikeluarkan dengan RTRW, rencana rinci/pz, kesesuaian pemberian IMB dengan RDTR, Ketersediaan institusi pelayanan izin terpadu, serta lamanya proses perizinan pemanfaatan ruang,” urai Sufriyadi.
Dalam penilaian kali ini tim juri yang datang untuk melakukan penilaian di Kabuten The Sunrise of Java ini terdiri dari Pakar Pengembangan wilayah yang merupakan dekan fakultas pertanian IPB, Dr. Ir. Ernan Rustiadi; Pakar Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan Presiden Combine Pesource Institution, Ir. Dodo Juliman; dan Pakar Perumahan dan Permukiman yang merupakan dosen dan peneliti di Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman dan Program Studi Arsitektur ITB, Ir. Moh. Jehansyah Siregar, MT, PhD.
Salah satu dewan juri Ir. Ernan Rustadi menyampaikan bahwa Banyuwangi memiliki banyak kejutan yang berhasil mencuri perhatian tim juri. Meski menjadi daerah paling ujung timur di Pulau Jawa ini, Banyuwangi telah memberikan kesan sebuah penataan kota yang profesional. “ Dalam keprofesionalan ada perhatian terhadap hal-hal detail. Terlihat kalau Banyuwangi memiliki tata kelola yang sangat baik dengan standar yang tinggi ,”kata Ernan.
Ernan melanjutkan tata kelolayang sangat baik tercermin dalam kemampuan memanfaatkan ruang publik dan jalur publik. Kemampuan mempertahankan public view dan kemampuan mengendalikan PKL. “Ini menjadi ciri khas perkotaaan di Indonesia. Banyaknya PKL bukan untuk dihilangkan tapi harus dikendalikan,” kata Ernan.
Sementara itu, dalam sambutannya Sekkab Slamet Kariyono menyampaikan Kabupaten Banyuwangi menaruh perhatian yang serius dalam melakukan penataan ruang. Setiap wilayah memiliki zonasi peruntukkan yang jelas dan tidak boleh dilanggar. Sekkab mencontohkan di wilayah utara, yang merupakan kawasan perhotelan, bangunan tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. “Dalam penataan ruang kita juga memperhatikan keseimbangan lingkungan,” ujar Sekkab Slamet.