Indeks
Grup facebook
JAKARTA - Tata kelola keuangan daerah terus didorong menjadi lebih baik. Salah satunya yang dilakukan Kabupaten Banyuwangi. Berkat keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tanpa Catatan/Tanpa Paragraf Penjelasan alias WTP murni dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2013, Banyuwangi diberi penghargaan oleh Menteri Keuangan Chatib Basri.
Penghargaan itu diserahkan Chatib kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Kementerian Keuangan, Jumat malam (12/9). "Kami berharap capaian daerah-daerah yang berhasil memperoleh opini WTP dipertahankan," kata Chatib.
Chatib juga mendorong agar semua pemerintah daerah menggunakan siatem akuntansi berbasis akrual, karena dengan siatem tersebut penyajian laporan keuangan lebih informatif dan lebih bisa mengukur kinerja pemerintahan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, mengatakan, daerahnya sudah menerapkan sistem akrual sejak tahun lalu. "Kami sudah mengimplementasikan sistem akrual yang direkomendasikan Menteri Keuangan. Bahkan sudah sejak tahun lalu kami terapkan. Jadi tahun ini ibaratnya, kita sedang masa transisi untuk mengimplementasikan secara lebih baik," tuturnya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, daerahnya berhasil mempertahankan opini WTP Murni sejak 2012. Padahal, sebelum Anas memimpin, Banyuwangi sempat mendapat opini disclaimer dari BPK, yang artinya BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Banyuwangi. "Opini WTP Murni ini menunjukkan akuntabilitas APBD yang semakin baik. Tidak banyak daerah yang mendapat opini WTP murni dari BPK. Bahkan, untuk LKPD 2013, di Jatim hanya dua daerah, salah satunya Banyuwangi," kata Anas.
Anas mengatakan, Banyuwangi mengelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Parameter akuntabel artinya APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Parameter transparan menunjukkan proses penganggaran yang terbuka. Adapun parameter partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi. opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.
"Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," kata Anas.
Anas berharap kinerja ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. "Saya tekankan tidak boleh ada main-main. Bahkan, saya minta ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menempatkan stafnya di Banyuwangi guna mengawasi kami. Saat ini ada dua staf BPKP yang ngantor di Banyuwangi," kata Anas.
Anas juga menekankan pengawasan pada dana-dana hibah APBN yang langsung masuk ke rekening lembaga di Banyuwangi tanpa melalui APBD. Dana-dana hibah tersebut rawan diselewengkan. "Oknum-oknum yang menyalahgunakan dana hibah dari APBN atau melakukan penyimpangan kami tidak akan beri toleransi. Aparat hukum silakan tindak tegas jika ada PNS yang bersalah," tegas Anas.
Terkait upaya mempertahakan opini WTP murni, sejumlah langkah telah dilakukan. Di antaranya adalah pembenahan masalah aset. "Kami berusaha bisa memberikan jaminan kesesuaian antara catatan yang disajikan dengan kondisi riil aset yang ada di lapangan," kata Djajat.
Khusus masalah aset ini, lanjut Djajat, Pemkab Banyuwangi membuat gerakan sadar aset. Dengan membuat stiker-stiker kecil yang bertuliskan Peduli Barang Daerah serta memakai bahasa lokal, yaitu Rumaten Isun Ojok Riko Empet (Rawatlah Aku, Jangan Kau Ambil).
"Kami tempel stiker-stiker kecil ini ke seluruh SKPD, agar mereka peduli bahwa barang-barang aset pemda harus terus tercatat di laporan keuangan. Selain juga kami selalu mengevaluasi masalah keuangan tahun sebelumnya sebagai komitmen kami untuk selalu mengedepankan akuntabilitas. Biar perlahan tumbuh budaya akuntabilitas," kata Djajat.
Selain itu, kata Djajat, BPKAD telah menyediakan ruang khusus bagi para PNS yang akan berkonsultasi masalah pengelolaan keuangan dan anggaran. Klinik Akuntansi dan Konsultasi Terpadu namanya. Di ruangan yang nyaman ini, PNS bisa bertanya segala hal tentang anggaran dan keuangan SKPD pada fasilitator keuangan. "Kami menyediakan 10 fasilitator yang siap membantu," pungkas Djajat.
Penghargaan itu diserahkan Chatib kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Kementerian Keuangan, Jumat malam (12/9). "Kami berharap capaian daerah-daerah yang berhasil memperoleh opini WTP dipertahankan," kata Chatib.
Chatib juga mendorong agar semua pemerintah daerah menggunakan siatem akuntansi berbasis akrual, karena dengan siatem tersebut penyajian laporan keuangan lebih informatif dan lebih bisa mengukur kinerja pemerintahan.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Djajat Sudrajat, mengatakan, daerahnya sudah menerapkan sistem akrual sejak tahun lalu. "Kami sudah mengimplementasikan sistem akrual yang direkomendasikan Menteri Keuangan. Bahkan sudah sejak tahun lalu kami terapkan. Jadi tahun ini ibaratnya, kita sedang masa transisi untuk mengimplementasikan secara lebih baik," tuturnya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, daerahnya berhasil mempertahankan opini WTP Murni sejak 2012. Padahal, sebelum Anas memimpin, Banyuwangi sempat mendapat opini disclaimer dari BPK, yang artinya BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan keuangan Banyuwangi. "Opini WTP Murni ini menunjukkan akuntabilitas APBD yang semakin baik. Tidak banyak daerah yang mendapat opini WTP murni dari BPK. Bahkan, untuk LKPD 2013, di Jatim hanya dua daerah, salah satunya Banyuwangi," kata Anas.
Anas mengatakan, Banyuwangi mengelola APBD dengan tiga parameter, yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif. Parameter akuntabel artinya APBD bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Parameter transparan menunjukkan proses penganggaran yang terbuka. Adapun parameter partisipatif diwujudkan dengan mengakomodasi. opini kritis publik dalam penganggaran. Parameter partisipatif juga ditunjukkan dengan pelibatan publik dalam penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan.
"Soal transparansi dan partisipatoris ini juga sudah diakui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di mana Banyuwangi dinobatkan sebagai daerah dengan perencanaan pembangunan terbaik," kata Anas.
Anas berharap kinerja ini bisa dipertahankan pada tahun-tahun mendatang. "Saya tekankan tidak boleh ada main-main. Bahkan, saya minta ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menempatkan stafnya di Banyuwangi guna mengawasi kami. Saat ini ada dua staf BPKP yang ngantor di Banyuwangi," kata Anas.
Anas juga menekankan pengawasan pada dana-dana hibah APBN yang langsung masuk ke rekening lembaga di Banyuwangi tanpa melalui APBD. Dana-dana hibah tersebut rawan diselewengkan. "Oknum-oknum yang menyalahgunakan dana hibah dari APBN atau melakukan penyimpangan kami tidak akan beri toleransi. Aparat hukum silakan tindak tegas jika ada PNS yang bersalah," tegas Anas.
Terkait upaya mempertahakan opini WTP murni, sejumlah langkah telah dilakukan. Di antaranya adalah pembenahan masalah aset. "Kami berusaha bisa memberikan jaminan kesesuaian antara catatan yang disajikan dengan kondisi riil aset yang ada di lapangan," kata Djajat.
Khusus masalah aset ini, lanjut Djajat, Pemkab Banyuwangi membuat gerakan sadar aset. Dengan membuat stiker-stiker kecil yang bertuliskan Peduli Barang Daerah serta memakai bahasa lokal, yaitu Rumaten Isun Ojok Riko Empet (Rawatlah Aku, Jangan Kau Ambil).
"Kami tempel stiker-stiker kecil ini ke seluruh SKPD, agar mereka peduli bahwa barang-barang aset pemda harus terus tercatat di laporan keuangan. Selain juga kami selalu mengevaluasi masalah keuangan tahun sebelumnya sebagai komitmen kami untuk selalu mengedepankan akuntabilitas. Biar perlahan tumbuh budaya akuntabilitas," kata Djajat.
Selain itu, kata Djajat, BPKAD telah menyediakan ruang khusus bagi para PNS yang akan berkonsultasi masalah pengelolaan keuangan dan anggaran. Klinik Akuntansi dan Konsultasi Terpadu namanya. Di ruangan yang nyaman ini, PNS bisa bertanya segala hal tentang anggaran dan keuangan SKPD pada fasilitator keuangan. "Kami menyediakan 10 fasilitator yang siap membantu," pungkas Djajat.