Indeks
Grup facebook
Nilai Pelayanan Online Berbasis Kelurahan di Kecamatan Banyuwangi
BANYUWANGI – Tim penilai Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur 2014, Kamis pagi (11/9) mendatangi Banyuwangi. Kehadirannya yang langsung menuju kantor Kecamatan Banyuwangi disambut Asisten Administrasi Pemerintahan Choiril Ustadi dan Camat Banyuwangi Abdul Aziz Hamidi.
Menurut Ketua Tim, Nur Kholis, kedatangannya bersama timnya adalah untuk menilai pelayanan one stop service yang telah diterapkan di Kecamatan Kota Banyuwangi. “Kami turun untuk melihat langsung inovasi Banyuwangi terkait pelayanan satu pintu, dalam hal ini pelayanan online berbasis kelurahan,”ujar Nur Kholis yang juga menjabat sebagai Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jatim ini.
Nur Kholis datang bersama 8 orang anggota timnya yang punya background keilmuan beragam. Yakni dari Biro Hukum Pemprov Jatim, Kominfo, inspektorat, Komisi Pelayanan Publik (KPP), Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Airlangga Surabaya. Pada saat menilai, seluruh anggota tim menyebar, memberikan penilaian sesuai kompetensinya. Ada yang menilai fisik bangunan dan lahan parkir, sarana prasarana, administrasi dan keuangan, serta bagaimana SDM yang ada menjalankan pekerjaannya. Ada pula anggota tim yang meluncur ke Kelurahan Taman Baru untuk menyaksikan bagaimana pelayanan secara online tersebut berjalan.
Usai berkeliling menilai, Camat Banyuwangi juga diberi kesempatan untuk memaparkan program pelayanan publik yang menjadi andalannya. “Pelayanan online berbasis kelurahan ini telah mulai kami jalankan sejak April 2013. Pelayanan ini memperpendek birokrasi sehingga masyarakat lebih dimudahkan,” papar camat yang akrab disapa Aziz ini. Setelah ini diterapkan, tutur Azis, pemohon layanan secara online meningkat. Pada 2014 telah ada 8000 pemohon pelayanan online, sementara yang manual hanya 4000 pemohon.
Ruang lingkup pelayanan secara online yang diberikan, jelas Azis, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah dan butuh persetujuan camat. “Yang bisa kami layani secara online adalah pengurusan surat keterangan yang tidak menyertakan persyaratan seperti surat keterangan tempat usaha, surat keterangan tempat tinggal atau domisili, dan Surat Keterangan Kelakuan Baik,” kata Azis.
Perbedaan pelayanan yang kini online tersebut nyata dirasakan masyarakat. Setelah sebelumnya terbiasa secara manual, pelayanan ini bisa berlangsung lebih cepat dan pengurusannya hanya satu hari. “Kalau secara manual dulu, masyarakat harus datang ke kelurahan, kemudian setelah terbit suratnya baru ke kecamatan, setelah itu dilanjutkan ke SKPD yang dia butuhkan, dengan online pengurusannya lebih singkat lagi,” beber Azis. Masyarakat hanya perlu datang ke kelurahan. Kelurahan yang membukakan portal pengajuan sesuai yang dibutuhkan pengguna layanan. Jika disetujui lurah, langsung diteruskan secara online ke kecamatan. Setelah disetujui camat, berkas dikirim balik ke kelurahan. Dan hasilnya bisa langsung dicetak.
Setelah pemaparan, tim memberikan beberapa masukan bagi Kecamatan Kota Banyuwangi. “Bicara pelayanan publik, Banyuwangi termasuk icon-nya Jatim. Banyak kabupaten/kota dari provinsi lain yang berkunjung untuk belajar, sehingga Jatim selalu menjadi jujugan bagi provinsi lain di Indonesia. Jika Banyuwangi lolos dalam penilaian tingkat provinsi dan akan maju ke tingkat nasional, kami memberi beberapa masukan,”ujar Nur Kholis. Perbaikan sarana prasarana, seperti peletakan motto yang harusnya terpampang di bagian luar kecamatan (tidak hanya di dalam ruang pelayanan), penataan lahan parkir, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disesuaikan dengan Permenpan nomor 35 tahun 2012 terkait pengelolaan pengaduan, serta mempersiapkan SDM yang betul-betul mumpuni di bidang IT adalah beberapa masukan yang diberikan oleh tim penilai.
BANYUWANGI – Tim penilai Pelayanan Publik Percontohan Jawa Timur 2014, Kamis pagi (11/9) mendatangi Banyuwangi. Kehadirannya yang langsung menuju kantor Kecamatan Banyuwangi disambut Asisten Administrasi Pemerintahan Choiril Ustadi dan Camat Banyuwangi Abdul Aziz Hamidi.
Menurut Ketua Tim, Nur Kholis, kedatangannya bersama timnya adalah untuk menilai pelayanan one stop service yang telah diterapkan di Kecamatan Kota Banyuwangi. “Kami turun untuk melihat langsung inovasi Banyuwangi terkait pelayanan satu pintu, dalam hal ini pelayanan online berbasis kelurahan,”ujar Nur Kholis yang juga menjabat sebagai Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Jatim ini.
Nur Kholis datang bersama 8 orang anggota timnya yang punya background keilmuan beragam. Yakni dari Biro Hukum Pemprov Jatim, Kominfo, inspektorat, Komisi Pelayanan Publik (KPP), Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Airlangga Surabaya. Pada saat menilai, seluruh anggota tim menyebar, memberikan penilaian sesuai kompetensinya. Ada yang menilai fisik bangunan dan lahan parkir, sarana prasarana, administrasi dan keuangan, serta bagaimana SDM yang ada menjalankan pekerjaannya. Ada pula anggota tim yang meluncur ke Kelurahan Taman Baru untuk menyaksikan bagaimana pelayanan secara online tersebut berjalan.
Usai berkeliling menilai, Camat Banyuwangi juga diberi kesempatan untuk memaparkan program pelayanan publik yang menjadi andalannya. “Pelayanan online berbasis kelurahan ini telah mulai kami jalankan sejak April 2013. Pelayanan ini memperpendek birokrasi sehingga masyarakat lebih dimudahkan,” papar camat yang akrab disapa Aziz ini. Setelah ini diterapkan, tutur Azis, pemohon layanan secara online meningkat. Pada 2014 telah ada 8000 pemohon pelayanan online, sementara yang manual hanya 4000 pemohon.
Ruang lingkup pelayanan secara online yang diberikan, jelas Azis, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah dan butuh persetujuan camat. “Yang bisa kami layani secara online adalah pengurusan surat keterangan yang tidak menyertakan persyaratan seperti surat keterangan tempat usaha, surat keterangan tempat tinggal atau domisili, dan Surat Keterangan Kelakuan Baik,” kata Azis.
Perbedaan pelayanan yang kini online tersebut nyata dirasakan masyarakat. Setelah sebelumnya terbiasa secara manual, pelayanan ini bisa berlangsung lebih cepat dan pengurusannya hanya satu hari. “Kalau secara manual dulu, masyarakat harus datang ke kelurahan, kemudian setelah terbit suratnya baru ke kecamatan, setelah itu dilanjutkan ke SKPD yang dia butuhkan, dengan online pengurusannya lebih singkat lagi,” beber Azis. Masyarakat hanya perlu datang ke kelurahan. Kelurahan yang membukakan portal pengajuan sesuai yang dibutuhkan pengguna layanan. Jika disetujui lurah, langsung diteruskan secara online ke kecamatan. Setelah disetujui camat, berkas dikirim balik ke kelurahan. Dan hasilnya bisa langsung dicetak.
Setelah pemaparan, tim memberikan beberapa masukan bagi Kecamatan Kota Banyuwangi. “Bicara pelayanan publik, Banyuwangi termasuk icon-nya Jatim. Banyak kabupaten/kota dari provinsi lain yang berkunjung untuk belajar, sehingga Jatim selalu menjadi jujugan bagi provinsi lain di Indonesia. Jika Banyuwangi lolos dalam penilaian tingkat provinsi dan akan maju ke tingkat nasional, kami memberi beberapa masukan,”ujar Nur Kholis. Perbaikan sarana prasarana, seperti peletakan motto yang harusnya terpampang di bagian luar kecamatan (tidak hanya di dalam ruang pelayanan), penataan lahan parkir, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus disesuaikan dengan Permenpan nomor 35 tahun 2012 terkait pengelolaan pengaduan, serta mempersiapkan SDM yang betul-betul mumpuni di bidang IT adalah beberapa masukan yang diberikan oleh tim penilai.